logo

Polsuspas | Selasa, 14 Juli 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manu…


Selasa, 14 Juli 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali (Bapak Jamaruli Manihuruk) didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bapak Constantinus Kristomo) memberikan pengarahan terkait Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Pengawasan Kepatuhan yang dilaksanakan di Universitas Panji Sakti Singaraja dan dihadiri oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Buleleng, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Buleleng serta Notaris di Kabupaten Buleleng.
Dalam pengarahan tersebut Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa Notaris harus berkewajiban untuk mengenali seluruh pengguna jasa agar tidak menjadi masalah nantinya karena semakin banyaknya kasus pencucian uang atau terorisme dan peredaran narkoba. Misalnya ada seseorang yang membuka usaha atau jual beli tanah yang kita tidak ketahui asal usul keuangannya dari mana.
Selain itu banyaknya transaksi – transaksi pengusaha asing yang memanfaatkan orang lokal contohnya transaksi penginapan yang banyak dilakukan di luar negeri sehingga tidak ada manfaatnya bagi penduduk lokal. Disamping itu adanya praktek kawin semu antara orang asing dengan WNI sehingga orang asing tersebut bisa melakukan transaksi keuangan atau membuka usaha di Indonesia dimana dalam hal ini diperlukan peran Notaris dalam membuat akta pendirian usaha tersebut.
Diakhir arahannya Kakanwil berharap kepada seluruh Notaris yang berada di Bali Khususnya di Kabupaten Buleleng agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan Kantor Wilayah Kemenkumham Bali akan selalu memberikan perhatian terhadap akta – akta yang dikeluarkan oleh Notaris sehingga nantinya tidak terdapat kasus atau terjadi permasalahan yang timbul dari akta tersebut.
Selanjutnya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan bahwa Notaris harus sebagai gatekeeper dimana gatekeeper tersebut dapat berperan sebagai “penjaga” agar tidak terjadinya pencucian uang (Positif) maupun sebagai “penjaga” aset hasil tindak pidana dari pelaku kejahatan (Negatif).

#Kemenkumhamri
#KumhamPasti
#pastiWBK



Source

asal berita lihat source di atas, di upload ulang oleh Polsuspas2017

Leave a comment