logo

Polsuspas | Rabu, 19 Agustus 2020 bertempat di Inna Bali Heritage Hotel dilaksanakan kegiata…


Rabu, 19 Agustus 2020 bertempat di Inna Bali Heritage Hotel dilaksanakan kegiatan Pelatihan Paralegal dan Ceramah Hukum Terpadu dengan tema “Paralegal dalam Pembentukan Desa Sadar Hukum yang berkualitas”. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI (Bpk. Prof. Benny) sebagai narasumber pelatihan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali (Bpk. Jamaruli Manihuruk), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bpk. Constantinus Kristomo), Sekretaris BPHN, Kepala Biro Hukum Provinsi Bali, Kabag Hukum, Camat, Kepala Desa, dan Kelompok Kadarkum di Provinsi Bali.
Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Bpk. Jamaruli Manihuruk) menyampaikan bahwa acara yang diselenggarakan kali ini adalah Ceramah Hukum Terpadu yang sekaligus menjadi Mata Pelajaran Pelatihan Paralegal yakni bagaimana peran paralegal dalam pembentukan Desa Sadar Hukum. Ceramah hukum terpadu ini juga diikuti melalui zoom meeting oleh para Penyuluh Hukum dan PK Bapas sebagai Pendamping kelompok Kadarkum serta 251 orang anggota kelompok kadarkum sebagai peserta pelatihan paralegal. Para pengajar dari diklat paralegal adalah direktur dari Organisasi Bantuan Hukum serta Penyuluh Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Bali. Acara Ceramah Hukum Terpadu ini sengaja disatukan dengan pelatihan paralegal supaya ada pemahaman yang sama baik dari kelompok kadarkum dan perangkat pemerintahan desa, kecamatan hingga kabupaten dan pada sisi lainnya adalah mengenai pentingnya peran kelompok kadarkum sebagai paralegal dalam pembentukan Desa Sadar Hukum yang berkualitas sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, serta pentingnya peran Posyankumhamdes dalam kerangka pembangunan hukum di desa.
.
(Bersambung di kolom komentar)



Source

asal berita lihat source di atas, di upload ulang oleh Polsuspas2017

One thought on Polsuspas | Rabu, 19 Agustus 2020 bertempat di Inna Bali Heritage Hotel dilaksanakan kegiata…

  1. Beliau mengapresiasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali karena pada bulan Juli tahun 2020 telah meresmikan sebanyak 121 Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa yang diresmikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Bpk. Prof. Yasonna Laoly) bersama Gubernur Bali (Bpk. Wayan Koster). Ini merupakan keseriusan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam memberikan repson cepat atas masalah hukum di masyarakat desa. Selain mengadukan masalah hukum yang tengah mereka hadapi, masyarakat lainnya juga bisa mendapatkan informasi hukum, berkonsutasi hukum gratis, mendapatkan bantuan hukum gratis, serta asistensi pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum. Bantuan Hukum merupakan kewajiban negara. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah berkomitmen dalam pembiayaan, menjamin kualitas dan memperluas implementasi bantuan hukum. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu pusat bagi akses keadilan. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM selaku moderator, memandu proses diskusi Tanya Jawab dengan Para Peserta Pelatihan.

Leave a comment