logo

Polsuspas | DENPASAR – Hari ini, Kamis (23/07/2020) Bertempat di Ruang Dharmawangsa Kantor W…


DENPASAR – Hari ini, Kamis (23/07/2020) Bertempat di Ruang Dharmawangsa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dilaksanakan Kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2019 yang disaksikan melalui video teleconference. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Constantinus Kristomo, para Pejabat Struktural dan Pengawas beserta Staf Pengelola Keuangan dan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Bpk. Bambang Rantam Sariwanto dimana, mulai tahun 2020 Kementerian Hukum dan HAM menyusun strategi dalam mempertahankan opini WTP dari BPK RI, dimulai dari membangun komitmen, penguatan kompetensi dan sistem pelaporan keuangan, mengimplementasikan nilai “KUMHAM PASTI PRODUKTIF”, peningkatan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, penertiban BMN, pembenahan pengelolaan PNBP, pemanfaatan sistem informasi secara efektif, tindak lanjut rekomendasi BPK RI, membangun Wilayah Bebas Korupsi, penguatan sistem pengendalian internal, hingga peningkatan kualitas hasil pengawasan. Dengan penanaman strategi tersebut pada organisasi Kementerian Hukum dan HAM, diharapkan agar opini WTP dari BPK RI dapat selalu dipertahankan.

Seusai laporan Sekjen Kemenkumham RI, Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI oleh Bpk. Hendra Susanto selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, disampaikan bahwa Kemenkumham RI kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019.

Kemenkumham dibawah kepemimpinan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, memiliki komitmen tinggi dalam menjaga pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan aset negara,
.
(Bersambung di kolom komentar)



Source

asal berita lihat source di atas, di upload ulang oleh Polsuspas2017

One thought on Polsuspas | DENPASAR – Hari ini, Kamis (23/07/2020) Bertempat di Ruang Dharmawangsa Kantor W…

  1. “Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI merupakan sebuah bentuk pembinaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan barang milik negara Kementerian Hukum dan HAM. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi faktor pendorong bagi kami untuk segera memperbaiki diri. Untuk itu, kami senantiasa berupaya untuk menyusun Rencana Aksi yang dapat diterima sebagai upaya kami dalam menindaklanjuti temuan-temuan pemeriksaan BPK RI, serta berusaha agar temuan-temuan yang sudah ada tidak menjadi temuan yang berulang di tahun-tahun berikutnya,” kata Yasonna di Graha Pengayoman Kemenkumham.

    Menteri Hukum dan HAM juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah kooperatif dan informatif dalam proses pemeriksaan, dengan cara menyediakan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa secara tepat waktu dan transparan dan juga menyampaikan ucapan terima kasih atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diberikan untuk Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2019. Pencapaian tersebut merupakan kali kelimanya perolehan WTP Murni secara berturut-turut dalam kepemimpinan dan tanggung jawab Bpk Yasonna H. Laoly. Kementerian Hukum dan HAM akan terus dan selalu bekerja keras menjaga kepercayaan yang diberikan oleh BPK RI dengan berupaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM secara berkelanjutan.

Leave a comment